Pansus RUU Landas Kontinen Serap Masukan dari Para Pakar
Pimpinan Pansus RUU Landas Kontinen DPR RI T.B. Hasanuddin. Foto: Jaka/Man
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan sejumlah pakar, di antaranya yaitu Profesor Hasyim Djalal, I Made Andi Arsana, Dr. Kresno Buntoro, Dr. Lur Damos Dumoli Agusman, Arie Arfiansyah guna mendapatkan masukan dan pendapat terhadap RUU tentang Landas Kontinen.
Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Pansus RUU Landas Kontinen DPR RI T.B. Hasanuddin menyampaikan, saat ini DPR RI memang sedang membentuk Undang-Undang Landas Kontinen. Untuk itu Pansus mengundang para pakar untuk memberikan masukan, saran, dan juga perbaikan, karena draft yang ada sesungguhnya telah disiapkan oleh pemerintah.
“Kami meminta masukan-masukan dari para pakar yang hadir agar kesempurnaan dari pembentukan Undang-Undang Landas Kontinen itu bisa jauh lebih baik dan lebih komprehensif,” ucap Hasanuddin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2021).
Sementara itu, Profesor Hasyim Djalal menyatakan, di dalam konteks pengelolaan wilayah, Indonesia harus meningkatkan kemampuan underwater defense technology (UDT). Karena Indonesia berbatasan dengan dua samudera. Oleh karenanya perlu ada perhatian terhadap wilayah dasar laut tersebut. Menurutnya, tempat yang bisa dilalui orang atau bangsa lain tidak hanya dipermukaan laut dan di atas udara saja, tetapi juga di dasar laut.
“Saya merasa kita perlu meningkatkan kemampuan untuk mengelola dasar laut kita, tidak hanya perairan kepulauan tetapi perairan-perairan yang juga berdekatan dengan kita yang memang selalu menjadi incaran dan keinginan negara lain untuk bisa berperan di situ,” tutur Hasyim.
Hasyim menyayangkan nasib kelanjutan UDT yang tidak terlalu banyak berkembang saat ini, walaupun sudah pernah disampaikan sejak beberapa tahun lalu. Selain menyampaikan bahwa dasar laut Samudera Hindia saat ini sudah ramai dikelola oleh negara-negara maju dan negara berkembang, Ia juga menyatakan, tidak ada ketentuan jelas yang mengatakan berapa tinggi wilayah udara Indonesia ke atas. (dep/es)
